Memahami Bentuk dan Legalitas Perusahaan Startup Aplikasi

Bentuk-bentuk Perusahaan

1. Persekutuan Komanditer (CV)

  • Didirikan oleh 2 orang atau lebih
  • Terdiri dari sekutu aktif (anggota yang menjalankan, memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan, termasuk hutang-hutangnya) dan sekutu pasif (hanya menanamkan modal dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan)
  • Kelebihan: kemapuan manajemen lebih besar, proses pendiriannya relatif mudah, modal yang dikumpulkan lebih besar, mudah mendapatkan kredit.
  • Kekurangan: sekutu aktif memiliki tanggung jawab tidak terbatas, sulit untuk menarik kembali modal yang sudah ditanamkan, kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu.

2. Perseroan Terbatas (PT)

  • Sebuah badan usaha yang modalnya berupa saham yang dimiliki oleh banyak orang
  • Setiap pemegang saham memiliki hak atas perusahaan dan berhak mendapatkan bagian keuntungan (deviden)
  • Kelebihan: kewajiban pemegang saham terbatas pada modal saham yang ditanamkannya mtanpa melibatkan harta pribadinya, mudah mendapatkan tambahan modal, kelangsungan perusahaan lebih terjamin, lebih efisien dalam pengelolaan karena pimpinan perusahaan dapat diganti sewaktu-waktu lewat Rapat Umum Pemegang Saham, kepengurusan menjadi tanggung jawab pemegang saham, diatur oleh undang-undang.
  • Kekurangan: subjek pajak tersendiri dan deviden yang diterima akan dikenakan pajak, rahasia perusahaan kurang terjamin karena semua kegiatan harus dilaporkan kepada pemegang saham, proses pendirian memakan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar, semua proses (pembubaran, penggabungan, atau pengambilalihan) membutuhkan biaya dan persetujuan RUPS.

3. Koperasi

  • Jenis usaha yang anggotanya terdiri dari orang-orang atau badan usaha, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
  • Tujuan koperasi adalah menyejahterakan anggota-anggotanya.
  • Modal berasal dari simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela yang disetorkan oleh para anggota.
  • Keuntungan berusaha sisa hasil usaha (SHU) dan dibagikan kepada seluruh anggotanya, berdasarkan jasa masing-masing anggota.
  • Kelebihan:penanggung jawab diatur bersama melalui rapat anggota.
  • Kekurangan: pendiriannya lebih rumit, karena harus melalui rapat persiapan dan pembuatan anggaran dasar. Pengajuan pendirian koperasi ditujukan ke Kementerian Koperasi dan UKM, sedangkan akta pendiriannya melalui notaris.

Legalitas Usaha

Setiap usaha harus memenuhi persyaratan legalitas, sesuai peraturan yang berlaku di masing-masing daerah. Pengurusan perizinan pada saat ini sudah lebih mudah karena adanya kantor pelayanan perijinan terpadu dalam satu atap (satu lokasi).

Berikut adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk legalitas usaha, termasuk usaha aplikasi:

1. Surat Keterangan Domisili (SKDU)

Perijinan yang pertama kali diurus bagi calon pengusaha adalah SKDU. SKDU diperlukan sebagai lampiran dalam pengurusan izin usaha yang lain. SKDU dikeluarkan oleh kantor Kelurahan/Kecamatan dimana usaha didirikan. Pengurusan SKDU bisa cepat sekitar 1 hari saja.

2. Nomor Wajib Pajak (NPWP)

Pengurusan NPWP dapat dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ataupun ke Kantor Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) di kabupaten/kota wajib pajak berdomisili maupun secara online.

3. Izin IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil)

Usaha mikro dan kecil mengacu kategori pada Undang-undang No. 20 Tahun 2008, yaitu bahwa suatu usaha berskala mikro jika mempunyai kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak 50 juta rupiah atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta; sedang usaha berskala kecil jika mempunyai kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari 50 juta rupiah sampai paling banyak 500 juta rupiah atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai paling banyak 2,5 milyar rupiah.

Perizinan IUMK ini pengurusannya cukup di kantor kecamatan masingmasing usaha. Persyaratan yang dibutuhkan adalah: (1) Fotokopi KTP, pas foto 2×4 sebanyak dua lembar, foto kopi Kartu Keluarga, dan surat pengantar Keterangan RT, RW, Kelurahan, dan terakhir yakni Kecamatan. Pengurusan IUMK ini tidak dipungut biaya karena pembiayaannya sudah

dibebankan kepada APBN dan atau APBD. Usaha aplikasi yang termasuk pada kategori mikro dan kecil dapat memanfaatkannya secara optimal agar usahanya memenuhi persyaratan legal.

4. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

TDP adalah surat bukti bahwa perusahaan telah melakukan kewajibannya untuk terdaftar dalam daftar perusahaan. Perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum, Koperasi, CV, Firma dan PT maupun perorangan.

Mendaftarkan perusahaan bermanfaat untuk mendapatkan kepastian usaha sehingga mempermudah untuk perluasan usaha. Persyaratan pengurusan izin TDP adalah (1) NPWP perusahaan; (2) KTP dan NPWP dari direktur (Pemilik usaha), dan (3) surat kuasa (bila dikuasakan).

5. HO (Hinderordonnantie)

HO atau Surat Izin Gangguan adalah merupakan surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. HO dikeluarkan khusus bagi usaha yang mempunyai potensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum.

Persyaratan pengajuan Izin HO adalah sebagai berikut : (1) Fotokopi Surat tanah atau bukti lainnya; (2) Fotokopi KTP; (3) Fotokopi NPWP; (4) Fotokopi Akte Pendirian; (5) Fotokopi Tanda Pelunasan PBB; (6) Persyaratan tidak berkeberatan dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan; (7) Daftar bahan baku penunjang; (8) Fotokopi IMB/siteplan.

6. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Bisnis aplikasi pada dasarnya merupakan salah satu usaha perdagangan sehingga juga memerlukan SIUP. Manfaat pembuatan SIUP utamanya adalah memudahkan masyarakat meminjam dana dari perbankkan, lembaga keuangan non bank, maupun program CSR/PKBL. SIUP diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh Indonesia, dan mempunyai 3 kategori, yaitu:

  • SIUP Kecil, yaitu SIUP yang diterbitkan bagi perusahaan yang memiliki modal disetor dan kekayaan bersih di bawah 200 juta di luar tanah dan bangunan.
  • SIUP Menengah, yaitu SIUP yang yang diterbitkan bagi perusahaan yang memiliki modal disetor dan kekayaan bersih antara 200 juta sampai dengan Rp 500 juta di luar tanah dan bangunan.
  • SIUP Besar, yaitu SIUP yang diterbitkan bagi perusahaan yang memiliki modal disetor dan kekayaan bersih di atas 500 juta di luar tanah dan bangunan.

Pengurusan SIUP membutuhkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut: (1) Fotokopi sertifikat badan hukum atau pendiri usaha sebanyak 3 buah;(2) Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebanyak 3 buah; (3) Fotokopi izin HO atau gangguan sebanyak 3 lembar; (4) Neraca perusahaan sebanyak 3 buah; dan (5)Gambar denah lokasi kegiatan bisnis. Sedang besarnya biaya berbeda-beda bergantung peraturan daerah kabupaten/kota masing-masing daerah. Pengurusan SIUP dan TDP dibeberapa daerah bisa dilakukan secara online.

Sumber: Bekraf

Tinggalkan Balasan